Batam, JDNews.co.id – Keinginan DPRD Batam guna membangun pagar gedung dengan anggaran tahun anggaran multiyears sebesar Rp6 M mendapat reaksi keras dari Walikota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Batam, Herry Sembiring. Herry mendesak pembangunan pagar gedung DPRD Kota Batam tersebut proyek mercusuar yang tak ada manfaatnya bagi masyarakat. Minggu (3/5/2026)
‎
‎Dia menuding DPRD Batam tidak punya sense of crisis terhadap masyarakat yang saat ini mengalami himpitan ekonomi dan angka pengangguran yang tinggi di Batam.
‎
‎”Apa manfaatnya pembangunan pagar gedung DPRD Kota Batam itu bagi masyarakat? Itu hanya proyek mercuar. Lagi pula saat ini pagar gedung DPRD masih bagus,” kata Herry, kemarin (2/5).
‎
‎Diungkapkan Herry dari total Rp6 M anggaran multi years untuk pembangunan pagar gedung DPRD, sebesar Rp2,6 M akan dianggarkan di tahun 2026 ini.
‎
‎”Coba anggaran itu dipakai untuk memperbaiki sekolah, memperbaiki puskesmas, memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill tenaga kerja, tentu itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat dibanding membangun pagar gedung DPRD Batam
‎
‎Dia menekankan bahwa Pemko Batam dan DPRD harus betul-betul memastikan setiap rupiah anggaran yang digelontorkan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekadar menganggarkan untuk proyek mercusuar semata-mata.
‎
‎Apalagi, APBD Batam tahun 2026 ini mengalami tekanan yang luar biasa. Hal tersebut akibat pemotongan transfer pemerintah pusat ke Batam di tahun 2026 yang besarnya mencapai Rp438,38 M.
‎
‎”Dampak pemotongan dana transfer pusat ke batam yang turun Rp438,38 M itu membuat pemerintah daerah termasuk Pemko Batam melakukan efisiensi anggaran. DPRD sudah tahu pemerintah melakukan efisiensi anggaran tapi malah menganggarkan untuk proyek mercusuar yang tak bermanfaat buat masyarakat, ini kan aneh,” katanya.
‎
‎Dia mengingatkan Pemko Batam dan DPRD Batam agar mengurangi anggaran-anggaran yang tidak produktif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat di tengah efisiensi anggaran pemerintah. Tidak hanya mengurangi anggaran tidak produktif, DPRD diminta mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan rakyat.
‎
‎”Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan APBN sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, ini malah DPRD Batam menganggarkan pembangunan pagar gedung tak ada manfaatnya untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
‎
‎Dalam kesempatan itu, Herry juga mendesak agar DPRD Batam bersama Pemko Batam membuka akses APBD Kota Batam tahun 2026 ke masyarakat. Tujuannya, agar anggaran proyek mercusuar lain seperti pembangunan pagar gedung DPRD Batam ini bisa diketahui secara luas oleh masyarakat.
‎
‎Sejauh ini, akses masyarakat ke APBD Batam tahun 2026 terkesan ditutup-tutupi oleh DPRD Kota Batam dan Pemko Batam. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui kemana saja anggaran tersebut dialokasikan.
‎
‎Selain itu, dampak dari tak dibukanya akses ke APBD Batam tahun 2026 membuat masyarakat juga tidak mengetahui apakah politik anggaran pemerintah berpihak ke masyarakat atau sebaliknya.
‎
‎”Jadi kalau akses APBD Batam tahun 2026 dibuka secara transparan ke masyarakat, maka anggaran mercuasuar seperti pembangunan gedung DPRD Kota Batam yang tidak bermanfaat bagi masyarakat bisa diantisipasi,” pungkasnya.