‎Batam, JDNews.co.id – Sikap bungkam sejumlah pejabat di tengah sorotan publik terhadap berbagai persoalan serius dinilai sebagai potret buruk relasi antara kekuasaan dan tanggung jawab. Fenomena ini bukan lagi sekadar persoalan teknis komunikasi, melainkan cerminan sikap abai terhadap hak publik atas informasi. Kamis (18/12/2025).
‎
‎Ketika berbagai persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat mencuat ke ruang publik, yang diharapkan adalah kehadiran pejabat untuk memberikan penjelasan dan sikap yang terbuka. Namun yang kerap terjadi justru sebaliknya: kebisuan. Situasi ini memunculkan kesan kuat bahwa kebenaran sengaja disembunyikan demi menjaga citra dan kepentingan kekuasaan.
‎
‎Alih-alih tampil memberikan penjelasan yang substansial, sebagian pejabat justru lebih sering terlihat aktif dalam agenda seremonial dan panggung pencitraan. Senyum di depan kamera, unggahan media sosial, serta narasi keberhasilan terus diproduksi dan disebarluaskan, sementara persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dibiarkan tanpa kejelasan.
‎
‎Sikap diam semacam ini memperlihatkan adanya krisis transparansi dan lemahnya akuntabilitas publik. Bungkam bukan lagi pilihan netral, melainkan sikap politik yang mempertegas jarak antara penguasa dan rakyat yang diwakilinya. Dalam konteks ini, pencitraan tampak lebih diutamakan dibandingkan kejujuran dan keberanian menghadapi kritik.
‎
‎Padahal, jabatan yang disandang para pejabat lahir dari kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut semestinya dijaga melalui keterbukaan, bukan dilindungi dengan tembok kebisuan. Ketika kritik dan pertanyaan publik muncul, diam justru menjadi simbol ketidaksiapan menghadapi realitas.
‎
‎Kondisi ini semakin menguatkan anggapan bahwa kekuasaan kerap digunakan untuk membangun kesan positif di ruang publik, bukan untuk menyelesaikan persoalan konkret yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Pejabat yang alergi terhadap kritik sejatinya sedang mempertontonkan ketakutan terhadap kebenaran itu sendiri.
‎
‎Dalam sistem demokrasi, kritik bukan ancaman dan pertanyaan publik bukan serangan. Keduanya adalah mekanisme kontrol sosial yang sah, penting, dan tidak terpisahkan dari pemerintahan yang sehat. Ketika pejabat memilih bungkam, yang tercederai bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga nilai-nilai demokrasi.
‎
‎Media, sebagai bagian dari pilar demokrasi, menegaskan bahwa kritik tidak akan pernah berhenti hanya karena sikap diam. Publik berhak mengetahui fakta dan menilai kinerja para pemegang kekuasaan. Kebenaran tidak boleh dikorbankan demi pencitraan semu, karena pada akhirnya, kebisuan pejabat tidak akan pernah mampu membungkam suara publik.
‎