‎Batam, JDNews.co.id – Merasa nama baik dan kehormatannya terus diserang melalui berbagai narasi di media sosial, Andi Morena akhirnya mengambil langkah hukum. Didampingi tim kuasa hukumnya, ia secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi yang dinilai tidak benar ke Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau. Senin (3/8/2026)
‎
‎Laporan tersebut diajukan pada Minggu (2/8/2026) dan telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Kepri dengan diterbitkannya Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor: STTLP/B/85/VIII/2026/SPKT/Polda Kepulauan Riau tertanggal 2 Agustus 2026.
‎
‎Tim kuasa hukum Andi Morena yang terdiri dari Fadlan dan Citra Irwan Simbolon menyatakan, langkah hukum tersebut diambil sebagai respons atas beredarnya berbagai unggahan, narasi, hingga tuduhan di media sosial yang mengaitkan kliennya dengan dugaan tindak pidana narkotika. Menurut mereka, tuduhan tersebut tidak berdasar dan telah merugikan nama baik serta kehormatan kliennya.
‎
‎Laporan tersebut mengacu pada dugaan pelanggaran Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
‎
‎Kuasa hukum Andi Morena, Fadlan, menjelaskan bahwa perkara tersebut merupakan delik aduan, sehingga laporan harus diajukan langsung oleh pihak yang merasa dirugikan.
‎
‎”Karena ini merupakan delik aduan, maka korban harus melaporkan sendiri kepada kepolisian. Hari ini kami bersama Pak Andi datang langsung ke SPKT Polda Kepri untuk membuat laporan sekaligus berkoordinasi dengan penyidik Subdit Siber. Dalam proses pemeriksaan awal, klien kami juga telah menjawab sekitar 12 pertanyaan dari penyidik,” ujar Fadlan usai memberikan keterangan di Polda Kepri.
‎
‎Menurut Fadlan, laporan itu ditujukan terhadap akun-akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi bohong, fitnah, pencemaran nama baik, serta konten yang menyerang kehormatan kliennya melalui media elektronik.
‎
‎Sebagai bagian dari proses pembuktian, tim kuasa hukum turut menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik berupa tangkapan layar (screenshot), tautan (link), media penyimpanan (flashdisk), serta dokumen pendukung lainnya.
‎
‎Fadlan menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk keseriusan Andi Morena dalam membantah seluruh tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.
‎
‎”Langkah hukum ini merupakan bentuk keseriusan klien kami untuk membantah seluruh tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan perkara narkotika. Narasi yang beredar tidak hanya menyesatkan, tetapi juga berpotensi membentuk opini publik yang merusak nama baik seseorang. Kami menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada penyidik Subdit Siber Polda Kepri agar perkara ini diusut secara profesional hingga tuntas,” tegasnya.
‎
‎Lebih lanjut, pihak kuasa hukum menilai tuduhan yang terus diarahkan kepada kliennya, termasuk yang mengaitkan dengan jaringan narkotika, merupakan bentuk fitnah yang telah berkembang secara sistematis melalui media sosial.
‎
‎Menurut Fadlan, terdapat pola penyebaran informasi yang dinilai sengaja dibangun untuk membentuk persepsi negatif terhadap Andi Morena, bahkan mengaitkannya dengan pengungkapan kasus narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), padahal menurut pihaknya tidak terdapat keterkaitan antara perkara tersebut dengan kliennya.
‎
‎”Klien kami seolah-olah digambarkan ikut terlibat atau membantu kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kami menilai hal itu sebagai bentuk pembunuhan karakter yang menyerang kehormatan seseorang,” katanya.
‎
‎Tim kuasa hukum juga memberikan peringatan bahwa pihaknya tidak akan ragu menempuh jalur hukum terhadap siapa pun yang masih menyebarkan atau menggiring opini yang dinilai mengandung fitnah maupun pencemaran nama baik terhadap kliennya.
‎
‎”Kami tegaskan, siapa pun yang turut menyebarkan, membagikan, atau menggiring opini bohong yang menyerang kehormatan klien kami akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Fadlan.
‎
‎Menutup keterangannya, tim kuasa hukum mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
‎
‎”Media sosial adalah ruang publik yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai hanya demi mengejar konten, popularitas, atau jumlah penonton, seseorang justru menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan akhirnya harus berhadapan dengan proses hukum. Mari lebih bijak, cermat, dan menghormati hak serta kehormatan setiap orang,” pungkasnya.