JDNews.co.id – DPRD Kota Batam mengadakan rapat paripurna yang sangat penting. Agenda utama mencakup tanggapan dan jawaban dari Wali Kota Batam terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, serta pandangan umum terkait Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD, H. Muhammad Kamaluddin, yang didampingi oleh Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan (Fraksi Partai Gerindra), Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE, MM, dan Wakil Ketua III Hendra Asman, SH, MH. Hadir pula di ruang paripurna, Plt Sekretaris Daerah Firmansyah dan jajaran pejabat dari Pemko Batam dan BP Batam, serta undangan dari Forkopimda, tokoh masyarakat, akademisi, dan media.
Dalam pengantar rapat, H. Muhammad Kamaluddin menggarisbawahi bahwa sesi ini merupakan tindak lanjut dari delapan fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap RAPBD 2026. “Rapat paripurna ini sangat strategis, karena akan menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Batam di masa depan, baik dari sisi anggaran maupun perlindungan lingkungan,” tegasnya.
Memasuki agenda pertama, Plt Sekda Firmansyah mengambil podium mewakili Wali Kota Batam Amsaar Achmad yang tidak dapat hadir. Dalam sambutannya, ia mengungkapkan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan umum terhadap RAPBD 2026. “Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, kritik, dan dukungan yang diberikan. Semua pandangan ini akan menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kota Batam dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih baik,” katanya.
Firmansyah kemudian membacakan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum dari delapan fraksi, termasuk Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, dan lainnya.
Untuk Fraksi Partai NasDem, Pemko menjelaskan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan digitalisasi pajak tanpa membebani masyarakat, khususnya UMKM. Sedangkan untuk Fraksi Partai Gerindra, pemerintah mengonfirmasi penataan retribusi parkir dan penguatan sistem pengelolaan sampah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Pemko menegaskan komitmennya untuk transparansi dalam pembangunan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Fraksi Partai Golkar juga mendapatkan penjelasan mengenai peningkatan layanan kesehatan dan dukungan bagi UMKM.
Setelah menjawab pandangan fraksi-fraksi lainnya, Firmansyah menambahkan bahwa isu teknis yang belum terjawab akan dibahas lebih lanjut dalam forum Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pada sesi selanjutnya, rapat berlanjut dengan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016. Namun, setelah pertemuan singkat dengan pimpinan fraksi, Kamaluddin mengumumkan bahwa agenda ini ditunda hingga mendapatkan ketentuan perundang-undangan yang relevan.
Dengan pembacaan perubahan agenda terkait kegiatan Komisi-komisi di DPRD, rapat paripurna ini pun ditutup. Sebuah langkah signifikan menuju pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik di Kota Batam.
