Batam, JDNews.co.id – Perhatian terhadap kualitas pelayanan publik di Kecamatan Sekupang masih terus berlangsung seiring munculnya berbagai keluhan dari masyarakat. Namun, respons Camat Sekupang saat dikonfirmasi dinilai belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan yang terjadi di lapangan. Rabu (7/4/2026)
‎
‎Dalam keterangannya, Camat Sekupang tidak memberikan penjelasan rinci maupun langkah konkret yang akan diambil. Ia hanya mengarahkan agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Sekretaris Camat.
‎
‎Pernyataan tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Pasalnya, persoalan yang disampaikan tidak bersifat insidental, melainkan mencakup hal-hal mendasar dalam pelayanan publik, seperti lamanya proses pengurusan administrasi, kesalahan pada dokumen yang diterbitkan, hingga ketidakhadiran pejabat penandatangan pada saat jam pelayanan.
‎
‎“Yang dibutuhkan masyarakat itu kepastian dan solusi. Kalau hanya diarahkan untuk koordinasi, tentu kami berharap ada tindak lanjut yang lebih jelas,” ujar salah satu warga.
‎
‎Sejumlah pihak menilai, dalam situasi seperti ini, diperlukan peran aktif pimpinan untuk memastikan setiap persoalan dapat ditangani secara menyeluruh. Koordinasi internal dinilai penting, namun perlu diikuti dengan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
‎
‎“Koordinasi adalah bagian dari proses, tetapi masyarakat juga menunggu hasil dari proses tersebut, terutama dalam bentuk perbaikan pelayanan,” ungkap seorang pemerhati pelayanan publik.
‎
‎Kondisi ini turut menjadi catatan bahwa penguatan pengawasan, peningkatan ketelitian, serta kehadiran pejabat yang berwenang pada jam pelayanan merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih.
‎
‎Seiring dengan hal tersebut, harapan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Batam juga mengemuka. Warga berharap Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, dapat memberikan perhatian melalui evaluasi terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Sekupang, guna memastikan kualitas pelayanan publik berjalan sesuai harapan.
‎
‎Evaluasi tersebut dinilai tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga memastikan adanya penguatan dalam hal manajemen pelayanan dan kepemimpinan di tingkat kecamatan.
‎
‎Pelayanan publik pada dasarnya merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap masukan dan keluhan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan, sehingga pelayanan ke depan dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan warga.
‎