JDNews.co.id, JAKARTA — Indonesian Journalist Watch (IJW) menilai pelaksanaan Retret Wartawan menjelang Hari Pers Nasional (HPN) yang hanya melibatkan wartawan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sarat kepentingan politik. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip netralitas negara terhadap insan pers.
Ketua Umum IJW, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menyebut kebijakan Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Syafrie Sjamsoeddin berpotensi menciptakan ketimpangan relasi antara pemerintah dan media. Menurutnya, perlakuan eksklusif terhadap satu organisasi wartawan berisiko merusak kepercayaan publik terhadap independensi pers.
“Negara seharusnya berdiri sama tinggi di hadapan seluruh organisasi pers. Jika hanya satu kelompok yang diakomodasi, publik patut menduga adanya agenda tertentu di balik kegiatan tersebut,” ujar Jusuf Rizal di Jakarta.
Ia mengungkapkan bahwa dari sekitar 200 wartawan peserta retret, tidak terlihat adanya keterwakilan organisasi lain, baik yang terdaftar di Dewan Pers maupun di luar Dewan Pers. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjaga keberagaman dan kesetaraan ekosistem pers.
Jusuf Rizal menegaskan bahwa pembinaan wartawan harus bersifat terbuka, transparan, dan inklusif. Ia menilai pendekatan tertutup hanya akan memperlebar jurang perbedaan di internal komunitas pers serta memperkuat stigma politisasi media.
IJW juga menyoroti potensi dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Menurut Jusuf Rizal, jika dibiarkan, praktik seperti ini dapat melemahkan fungsi kontrol sosial pers terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami khawatir kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi opini agar pemberitaan terhadap pemerintah menjadi lebih lunak, terutama di tengah sorotan publik terhadap isu-isu besar seperti pemberantasan korupsi, polemik program Makan Bergizi Gratis, dan berbagai kebijakan strategis nasional,” tegasnya.
Atas dasar itu, IJW mendesak Kementerian Pertahanan untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dasar penunjukan peserta retret. IJW juga meminta pemerintah menjaga jarak profesional dengan seluruh elemen pers demi menjaga kemerdekaan pers.
“Pers tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Negara wajib memastikan semua wartawan diperlakukan setara tanpa diskriminasi organisasi,” tutup Jusuf Rizal.
