JDNews.co.id – Pemerintah tengah mengambil langkah serius dalam menangani persoalan truk obesitas istilah untuk kendaraan angkutan barang yang melebihi batas muatan. Selain menimbulkan kerusakan parah pada infrastruktur jalan, truk-truk kelebihan muatan ini juga menjadi penyebab utama banyaknya kecelakaan lalu lintas. Salah satu pendekatan baru yang tengah digodok adalah dengan meninjau ulang upah dan kesejahteraan para sopir truk, yang selama ini dinilai menjadi akar dari persoalan overloading.

Selama ini, para sopir kerap terjebak dalam sistem kerja borongan dan sistem per muatan, yang justru mendorong mereka membawa barang melebihi kapasitas. “Kalau bawa muatan sedikit, pendapatan tak cukup buat makan dan kirim ke rumah. Jadi kami terpaksa ambil risiko,” ujar Budi, sopir truk asal Jawa Tengah yang sudah lebih dari 15 tahun melintang di jalan lintas Sumatera. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan razia dan penindakan.

Menteri Perhubungan menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih adil bagi sopir angkutan barang. Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah sistem upah tetap bulanan atau berbasis jam kerja, agar sopir tak lagi terdorong mengejar insentif muatan berlebih. “Kita tidak bisa hanya menyalahkan sopir. Sistemnya yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Selain soal upah, aspek kesejahteraan juga menjadi perhatian utama. Banyak sopir truk tidak memiliki jaminan kesehatan, apalagi pensiun. Mereka bekerja dalam kondisi minim perlindungan, dengan risiko tinggi. Pemerintah berencana menggandeng perusahaan logistik dan asosiasi transportasi untuk memastikan para sopir mendapatkan akses BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan fasilitas istirahat yang layak di rest area.

Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan, termasuk pengamat transportasi dan LSM. Mereka menilai, perbaikan sistem kerja sopir akan berdampak langsung pada keselamatan jalan dan daya tahan infrastruktur. “Kalau sopirnya sejahtera dan tidak diburu target muatan, maka mereka juga akan lebih taat aturan,” kata Darman, pengamat transportasi dari ITS Surabaya.

Upaya pemerintah ini diharapkan menjadi titik balik dalam penanganan masalah truk obesitas. Kebijakan yang menyentuh hulu yakni kesejahteraan pelaku utama akan lebih berkelanjutan dibanding pendekatan represif semata. Kini tinggal menunggu keberanian dan konsistensi dalam implementasinya.