JDNews.co.id, Batam — Kejahatan terhadap lingkungan kembali terjadi. Kali ini, laut Pulau Bulan, permata biru di Kepulauan Riau, diduga disulap menjadi tempat pembuangan limbah beracun oleh PT Tiger Trans Internasional, produsen kapal ternama asal Batam.
Alih-alih bertindak cepat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Kelautan Provinsi Kepri justru bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Padahal laut berubah warna, ikan menjauh, dan para nelayan kini menjerit kehilangan mata pencaharian.
“Laut bukan lagi sahabat kami. Ikan menghilang, dan kami dibiarkan kelaparan. Tapi pemerintah? Mereka pura-pura tak lihat!” ujar nelayan Pulau Bulan, dengan mata berkaca-kaca.
Bukan Kecelakaan, Ini Kejahatan Lingkungan yang Tersistematis!
Limbah B3 yang dibuang berasal dari pembakaran kapal berbahan fiber—mengandung zat berbahaya seperti resin, fiberglass, dan bahan bakar sisa. Tindakan ini jelas melanggar hukum nasional:
📌 Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009: Dumping limbah tanpa izin = 3 tahun penjara & denda Rp3 miliar.
📌 Pasal 98 ayat (1): Merusak mutu lingkungan = 10 tahun penjara & denda Rp10 miliar.
Namun hingga kini, tidak ada satu pun pejabat yang angkat suara.
Diduga Ada Uang Main: Rp60 Juta untuk Tutup Mata?
GardaPublik.id memperoleh informasi dari narasumber terpercaya bahwa oknum aparat diduga menerima Rp60 juta dari PT Tiger Trans untuk “mengamankan” pembuangan limbah ke laut. Bila informasi ini terbukti benar, maka ini bukan hanya pencemaran, melainkan korupsi lingkungan yang merusak hukum dan moral bangsa.
Pertanyaan Besar untuk Para Pejabat:
Kemana DLH saat pencemaran terjadi?
Mengapa Dinas Kelautan Kepri memilih diam?
Apakah mereka tahu tapi memilih tutup mata?
Jika jawabannya “ya”, maka mereka bukan hanya lalai—mereka ikut bersalah.
Empat Tuntutan Masyarakat Kepada Pemerintah:
Investigasi terbuka oleh DLH dan Dinas Kelautan.
Pemanggilan dan pemeriksaan pihak PT Tiger Trans oleh Polda Kepri & Kejati.
Penuntutan maksimal terhadap pelaku pencemaran.
Jika suap terbukti, KPK wajib turun dan bertindak!
Ini Adalah Soal Hidup, Bukan Sekadar Pencemaran
Laut yang rusak artinya kehidupan pesisir yang sekarat. Nelayan kehilangan penghasilan. Anak-anak minum air tercemar. Ekosistem laut mati pelan-pelan. Dan pejabatnya? Duduk nyaman di balik meja.
Rakyat harus bersuara. Suara kita adalah benteng terakhir alam negeri ini.
Jika hukum lumpuh, maka perlawanan rakyat harus bangkit.
