Batam, JDNews.co.id – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DPD Kepulauan Riau mulai menyusun fondasi kerja jangka panjang untuk memperkuat sektor pertanian daerah.
‎Fokusnya tidak hanya pada persoalan pupuk dan bibit, tetapi juga menyentuh stabilitas harga hasil panen hingga penyediaan lahan dan infrastruktur pertanian di wilayah kepulauan. Minggu (08/02/2026)
‎
‎Hal ini disampaikan Budi Lesmana, Caretaker Kaderisasi dan Keanggotaan HKTI DPD Kepri, yang menegaskan bahwa langkah awal HKTI adalah memastikan seluruh kebijakan berbasis data riil petani.
‎
‎Pembenahan Dimulai dari Data Petani
‎Menurut Budi, tantangan distribusi pupuk dan bibit kerap muncul karena ketidaksinkronan data di lapangan.
‎
‎Karena itu, HKTI memulai dengan pendataan ulang Kelompok Tani (Poktan) aktif di lima kabupaten dan dua kota di Kepri.
‎
‎Pendataan dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis barcode, yang akan menjadi basis perencanaan kebutuhan pupuk subsidi.
‎
‎“Setelah data terkumpul, kami sesuaikan dengan pengajuan subsidi 2025. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Pupuk Indonesia terkait dukungan program ketahanan pangan,” jelasnya.
‎
‎HKTI juga akan mengawal pemerataan distribusi melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), sehingga kebutuhan tiap kecamatan dapat terpantau secara objektif.
‎
‎Untuk jalur distribusi, HKTI menyiapkan struktur hingga daerah melalui DPC dan GACP, serta membentuk unit layanan bernama Kios Pangan, yang berfungsi mirip koperasi namun lebih teknis dalam mendukung kebutuhan petani.
‎
‎Hilirisasi Jadi Kunci Dongkrak Harga Jual
‎Selain persoalan pupuk, HKTI melihat harga jual hasil pertanian sebagai isu strategis. Menurut Budi, solusi yang disiapkan bukan sekadar pemasaran, tetapi transformasi dari penjualan bahan mentah menuju produk bernilai tambah.
‎
‎HKTI akan memetakan komoditas utama Kepri seperti cabai, jagung, kangkung, dan ubi melalui sistem data digital. Hasil panen nantinya didorong untuk diolah menjadi produk setengah jadi atau dikemas lebih modern sebelum masuk pasar.
‎
‎“Kalau dijual mentah, harga mudah jatuh. Tapi kalau diolah dan dikemas, nilai jual bisa lebih baik,” ujarnya.
‎
‎HKTI juga menyiapkan
‎Program pembinaan SDM petani
‎Pengembangan industri pakan untuk mendukung hilirisasi ayam petelur dan pedaging.
‎
‎Kerja sama pasar dengan hotel, pusat perbelanjaan, dan pasar modern
‎Langkah ini dinilai dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.
‎
‎Sebagai daerah kepulauan, Kepri menghadapi tantangan ketersediaan lahan dan infrastruktur, khususnya di Batam. Namun di wilayah lain seperti Bintan, Karimun, dan Lingga, potensi lahan dinilai masih besar.
‎
‎HKTI mengungkap adanya dukungan lahan hingga ratusan hektare yang siap dikelola bersama. Untuk wilayah dengan keterbatasan lahan, HKTI mendorong pembahasan regulasi melalui forum diskusi (FGD) serta membuka peluang kerja sama dengan dinas terkait, BP Batam, dan pihak swasta.
‎
‎“Kami kumpulkan data dari Poktan, lalu ajukan ke pihak berwenang agar bisa dicarikan solusi bersama,” kata Budi.
‎
‎Pendekatan ini menekankan kemitraan sebagai jalan memperkuat infrastruktur pertanian secara bertahap.
‎
‎Budi menegaskan, HKTI ingin menjadi penghubung aktif antara petani, pemerintah, dan mitra usaha, sehingga setiap program benar-benar sesuai kebutuhan lapangan.
‎
‎“Tujuan akhirnya sederhana: kebutuhan dasar petani terpenuhi, harga jual membaik, dan pertanian Kepri bisa tumbuh berkelanjutan,” tutupnya.
‎