‎Batam, JDNews.co.id – Jauh dari hiruk pikuk pusat Kota Batam, di kawasan Jembatan 6 Barelang, Kecamatan Galang, terdapat sebuah pelabuhan yang dikenal masyarakat sebagai milik Apeng. Lokasinya yang berada di ujung wilayah Batam dan berbatasan dengan jalur-jalur perairan strategis Kepulauan Riau kini menjadi perhatian masyarakat yang mempertanyakan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk kapal dan barang. Senin (1/6/2026)
‎
‎Di tengah gencarnya operasi pemberantasan rokok ilegal dan pengawasan barang kena cukai, aktivitas di pelabuhan tersebut disebut masih berlangsung sebagaimana biasa. Kapal datang dan pergi, bongkar muat barang terus berjalan, sementara masyarakat mengaku jarang melihat adanya pengawasan terbuka yang dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang selama ini.
‎
‎Posisi pelabuhan yang jauh dari pusat kota dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat kawasan tersebut luput dari perhatian publik. Namun justru karena letaknya yang strategis dan berada di jalur perairan yang menghubungkan Batam dengan berbagai wilayah lain, masyarakat menilai pengawasan di kawasan tersebut seharusnya dilakukan lebih ketat.
‎
‎Berbagai informasi yang berkembang di lapangan menyebut kawasan tersebut kerap dikaitkan dengan dugaan distribusi rokok ilegal dan minuman beralkohol (mikol) melalui jalur laut. Meski demikian, hingga saat ini masyarakat masih menunggu penjelasan terbuka dari instansi terkait mengenai bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap aktivitas pelabuhan tersebut.
‎
‎”Yang menjadi pertanyaan masyarakat sederhana, apakah seluruh kapal yang keluar masuk telah diperiksa dokumennya, apakah muatan yang dibawa telah melalui pengawasan sesuai aturan, dan siapa yang memastikan semuanya berjalan sesuai ketentuan,” ujar seorang warga Galang.
‎
‎Pertanyaan itu terus bergulir seiring masih aktifnya aktivitas pelabuhan hingga saat ini. Bagi masyarakat, keberadaan pelabuhan di wilayah strategis perairan Kepulauan Riau tidak boleh lepas dari pengawasan negara, terlebih ketika isu peredaran barang ilegal masih menjadi perhatian serius pemerintah.
‎
‎Sorotan publik kini mengarah kepada instansi yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan, mulai dari Bea Cukai Batam, Syahbandar Batam, hingga aparat penegak hukum di sektor maritim. Masyarakat menilai keterbukaan diperlukan agar tidak muncul persepsi adanya ruang-ruang yang luput dari pengawasan.
‎
‎Jika seluruh aktivitas di pelabuhan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum, masyarakat berharap hal itu dapat dijelaskan secara transparan. Namun apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
‎
‎Hingga kini, pelabuhan yang dikenal masyarakat sebagai milik Apeng itu masih terus beroperasi. Di tengah berbagai pertanyaan yang belum terjawab, satu hal yang terus menjadi perbincangan adalah bagaimana pengawasan negara dijalankan di salah satu jalur laut strategis yang berada di ujung Kota Batam tersebut.
‎Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar tentang sebuah pelabuhan.
‎
‎Persoalannya adalah tentang kepastian hukum, transparansi pengawasan, dan komitmen negara untuk memastikan tidak ada satu pun jalur distribusi barang yang berada di luar pengawasan. Ketika aktivitas terus berjalan sementara pertanyaan publik terus bermunculan, maka tuntutan akan keterbukaan dan pengawasan yang lebih kuat menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diabaikan.
‎