‎Batam, JDNews.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah berpeluang melangkah ke tingkat internasional. Wacana tersebut mencuat setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan hasil kunjungannya ke Sekolah Indonesia di Jeddah yang menampung sekitar 1.081 anak pekerja migran Indonesia. Selasa (2/6/2026)
‎
‎Dalam keterangannya, Dadan menyampaikan bahwa sekolah tersebut memberikan harapan besar bagi anak-anak Indonesia yang hidup dan menempuh pendidikan di luar negeri. Menurutnya, antusiasme para siswa dan keluarga mereka terhadap Program Makan Bergizi Gratis sangat tinggi.
‎
‎“Saya diminta datang ke Sekolah Indonesia di Jeddah. Di sana ada sekitar 1.081 anak pekerja migran yang dididik di sekolah tersebut. Saya rasa ini program yang sangat baik karena bisa memberikan harapan masa depan bagi mereka. Meskipun sedang hari libur, mereka sangat antusias menunggu kedatangan kami. Ada sekitar 100 orang yang menyambut secara langsung dan mereka spontan ingin menikmati program yang selama ini dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujar Dadan.
‎
‎Ia mengatakan kunjungan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk memperluas layanan pemenuhan gizi hingga ke sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan mengkaji kemungkinan menjangkau anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di berbagai wilayah lain di luar negeri.
‎
‎Rencana tersebut mendapat perhatian luas karena untuk pertama kalinya Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menembus batas negara. Banyak pihak menilai langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi anak-anak Indonesia yang tumbuh jauh dari tanah air.
‎
‎Namun di balik optimisme itu, muncul pula berbagai pertanyaan kritis yang berkembang di tengah masyarakat. Program yang menggunakan anggaran besar tentu membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru.
‎
‎Sejumlah masyarakat menilai bahwa perluasan program hingga ke luar negeri harus dibarengi dengan mekanisme kontrol yang transparan. Mereka mengingatkan bahwa semakin luas cakupan program, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi, termasuk potensi penyimpangan anggaran apabila pengawasan tidak berjalan maksimal.
‎
‎“Masyarakat tentu mendukung anak-anak Indonesia di luar negeri mendapatkan hak gizi yang baik. Tetapi pengelolaan anggarannya harus benar-benar diawasi. Jangan sampai program yang bertujuan mulia justru dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan,” ujar seorang masyarakat yang enggan namanya disebutkan.
‎
‎Selain persoalan pengawasan anggaran, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian serius. Dalam pelaksanaan MBG di berbagai daerah, sempat muncul sejumlah laporan dugaan keracunan makanan yang menimpa siswa setelah mengonsumsi makanan yang disediakan. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian makanan harus diawasi secara ketat.
‎
‎Masyarakat mempertanyakan bagaimana mekanisme penanganan jika insiden serupa terjadi di sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Sebab persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kesehatan siswa, tetapi juga dapat berdampak terhadap reputasi Indonesia di mata dunia.
‎
‎Tidak sedikit pula yang menyoroti besarnya fasilitas dan anggaran yang disiapkan dalam program tersebut. Menurut mereka, fokus utama harus tetap berada pada kualitas makanan, kecukupan gizi, dan keselamatan penerima manfaat, bukan pada pembangunan sistem yang terlalu rumit atau pemborosan anggaran yang tidak memberikan dampak langsung kepada siswa.
‎
‎Di sisi lain, para pendukung program menilai bahwa langkah pemerintah membawa MBG ke tingkat internasional merupakan terobosan yang patut diapresiasi. Anak-anak pekerja migran juga merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perhatian negara, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang layak.
‎
‎