Batam, JDNews.co.id – Pergantian pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting sekaligus ujian berat bagi keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah sorotan tajam terhadap dugaan korupsi, kasus keracunan makanan, hingga persoalan tata kelola anggaran yang menuai kritik, Nanik S. Deyang kini memikul tanggung jawab besar menggantikan Dadan Hindayana. Selasa (9/6/2026)
‎
‎Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan. Bagi banyak pihak, perubahan kepemimpinan harus menjadi titik awal pembersihan total terhadap berbagai persoalan yang selama ini membayangi program yang mengelola anggaran negara dalam jumlah sangat besar tersebut.
‎
‎Program MBG sejatinya lahir dengan tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun dalam perjalanannya, program ini justru berkali-kali diterpa kontroversi. Mulai dari dugaan penyimpangan anggaran, persoalan pengawasan, hingga munculnya kasus keracunan makanan yang menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar keamanan pangan yang diterapkan di lapangan.
‎
‎Kondisi tersebut membuat kepercayaan terhadap program MBG mulai tergerus. Sebab masyarakat tidak hanya menuntut makanan gratis tersalurkan, tetapi juga menuntut jaminan bahwa makanan yang diberikan aman dikonsumsi dan anggaran yang digunakan benar-benar sampai kepada sasaran.
‎
‎Kini seluruh perhatian tertuju kepada Nanik S. Deyang. Mampukah ia membuktikan bahwa pergantian kepemimpinan bukan sekadar pergantian nama, melainkan perubahan sistem yang nyata?
‎
‎Pengamat kebijakan publik menilai tantangan terbesar BGN saat ini bukan hanya soal memperluas cakupan program, melainkan membersihkan tata kelola yang dianggap masih menyisakan banyak celah. Transparansi penggunaan anggaran menjadi tuntutan utama mengingat program MBG menyerap dana negara yang sangat besar setiap tahunnya.
‎
‎”Pergantian pimpinan harus diikuti reformasi total. Jika hanya berganti orang tetapi pola pengawasan tetap lemah, maka persoalan yang sama berpotensi terulang,” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
‎
‎Selain persoalan anggaran, kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah juga menjadi catatan serius. Peristiwa tersebut dinilai tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Sebab program yang menyasar anak-anak sekolah seharusnya menerapkan standar keamanan pangan yang jauh lebih ketat dibanding layanan konsumsi pada umumnya.
‎
‎Karena itu, muncul desakan agar BGN di bawah kepemimpinan baru tidak ragu menutup sementara maupun permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar operasional dan membahayakan kesehatan penerima manfaat.
‎
‎Langkah tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menunjukkan bahwa keselamatan anak-anak tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun.
‎
‎Tidak sedikit pihak yang menilai selama ini evaluasi terhadap dapur-dapur MBG yang bermasalah cenderung lamban. Akibatnya, setiap kasus yang muncul selalu menimbulkan pertanyaan yang sama di mana fungsi pengawasan dan siapa yang harus bertanggung jawab?
‎
‎Di sisi lain, efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah penting. Program dengan dana triliunan rupiah membutuhkan sistem pengawasan berlapis agar tidak menjadi lahan empuk bagi oknum yang ingin memperkaya dan  mengambil keuntungan pribadi.
‎
‎Karena itu, kepemimpinan baru BGN dituntut membuka ruang pengawasan yang lebih transparan, mulai dari proses pengadaan, distribusi bahan pangan, hingga pengelolaan operasional SPPG. Setiap rupiah uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
‎
‎Masyarakat kini menunggu keberanian Nanik S. Deyang untuk mengambil langkah yang selama ini dianggap belum maksimal dilakukan. Bukan hanya memperbaiki citra lembaga, tetapi membuktikan bahwa BGN mampu berdiri sebagai institusi yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
‎
‎Jika korupsi masih terjadi, jika kasus keracunan terus berulang, dan jika dapur-dapur bermasalah tetap dibiarkan beroperasi, maka pergantian pimpinan hanya akan menjadi seremoni administratif tanpa makna.
‎
‎Sebaliknya, jika Nanik mampu membangun sistem yang transparan, menindak tegas pelanggaran, memangkas potensi kebocoran anggaran, serta menutup SPPG yang tidak memenuhi standar, maka pergantian ini dapat menjadi awal pemulihan kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
‎
‎Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang kepala badan atau reputasi sebuah lembaga. Yang dipertaruhkan adalah keselamatan jutaan anak penerima manfaat dan triliunan rupiah uang rakyat yang dipercayakan kepada negara untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
‎