JDNews.co.id, Jakarta – Pemerintah menjamin hak pilih pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi pengungsian. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan semua warga negara, termasuk mereka yang terkena dampak bencana, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024.
“Di tempat pengungsian, terdapat sekitar 12 ribu orang yang terlibat,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait percepatan penanganan pasca bencana erupsi Gunung Lewotobi dan konflik sosial di Kabupaten Flores Timur. Rakor berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Mendagri menjelaskan bahwa persiapan TPS di lokasi pengungsian dilakukan dengan berkoordinasi bersama penyelenggara pemilu setempat, seperti Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah. Penjabat (Pj.) kepala daerah setempat juga dilibatkan. Berbagai pemangku kepentingan bekerja sama untuk mendata ulang pemilih yang terdampak, termasuk melalui pertemuan daring untuk mengoordinasikan langkah-langkah tersebut.
“Rapat dilakukan dengan KPU, Bawaslu, dan melibatkan Zoom Meeting dengan Gubernur serta Forkopimda Provinsi NTT, termasuk Kapolda, Dandim, dan Pj. Bupati Flores Timur, Ibu Sulastri, serta semua Forkopimda yang hadir, termasuk KPUD dan Bawaslu daerah,” tambahnya.
Penyediaan TPS di lokasi pengungsian diharapkan dapat memudahkan para pengungsi untuk tetap menggunakan hak politik mereka meskipun harus meninggalkan tempat tinggal. Langkah ini menjadi bukti nyata dari pemerintah untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang hilang meski berada dalam situasi bencana. Mendagri menegaskan, masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi tetap dapat menggunakan hak pilih sesuai dengan daerah asal mereka.
“Bagi mereka yang mengungsi ke Kabupaten Sikka, TPS khusus akan disiapkan oleh KPUD, yang juga disetujui oleh Bawaslu. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) juga hadir saat rapat Zoom Meeting. Intinya, akan ada TPS khusus dengan pendataan berdasarkan daerah asal mereka,” jelasnya.
Sebagai informasi, Rakor tingkat menteri ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Puspen Kemendagri
Ali Islami
