JDNews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan 7,6 magnitudo yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026). Dalam rapat tersebut, Menko PMK memberikan arahan strategis kepada pejabat pusat dan daerah untuk memastikan implementasi instruksi Presiden RI berjalan cepat, dengan fokus utama pada keselamatan jiwa, evakuasi korban, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Menko PMK menekankan pentingnya kehadiran pemerintah pusat di lapangan dan menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, segera menuju lokasi bencana untuk memimpin penanganan darurat. Ia juga mengingatkan agar Dana Siap Pakai (DSP) dapat dicairkan bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat, tanpa hambatan birokrasi.

“Keselamatan manusia menjadi prioritas utama, sehingga evakuasi harus cepat dan korban memperoleh pelayanan terbaik,” tegas Menko PMK dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (3/4/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, Suharyanto, didampingi pimpinan kementerian/lembaga, langsung mengoordinasikan langkah teknis penanganan di Kantor Pusat BNPB.

Berdasarkan laporan BMKG, gempa tektonik ini berpusat di laut, sekitar 132 kilometer barat laut Ternate dengan kedalaman 33 kilometer, dan diikuti gempa susulan hingga siang hari. Guncangan terkuat tercatat di Ternate (V–VI MMI) dan Manado (IV–V MMI), menimbulkan kerusakan pada bangunan publik dan rumah warga.

Dari lapangan, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, melaporkan satu warga meninggal dan kerusakan parah pada Gedung Olahraga (GOR) KONI Sario di Manado. Danrem 131/Santiago juga melaporkan kerusakan rumah sakit, termasuk pecahnya kaca ICU dan runtuhnya tembok, sehingga 40 pasien dievakuasi.

Di Maluku Utara, dampak kerusakan tercatat di Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, dengan lima rumah rusak berat, 18 rumah rusak ringan, serta empat gereja terdampak. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, melaporkan kerusakan rumah warga dan fasilitas Pelabuhan Speedboat di Tidore Utara. Ribuan warga di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, masih mengungsi di dataran tinggi pasca-aktivasi sirine tsunami.

Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi korban. Kepala Basarnas RI menyatakan tim dari Ternate, Manado, dan Gorontalo telah mengevakuasi korban serta melakukan pemeriksaan gedung publik sebelum masyarakat kembali dari pengungsian.

BNPB memperkuat penanganan dengan instruksi lanjutan ke pemerintah daerah, menekankan penetapan status tanggap darurat sebagai syarat penyaluran DSP dan bantuan logistik yang akuntabel. Posko tanggap darurat juga diaktifkan untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk pangan, air bersih, dan pakaian.

Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat menurunkan tim gabungan yang dipimpin Kepala BNPB, Kepala Basarnas, dan jajaran BMKG ke Sulawesi Utara dan Maluku Utara untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan masyarakat pascagempa.

Sumber: Infopublik.id