‎Batam, JDNews.co.id – Kesabaran warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar,Kota Batam , akhirnya habis. Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pada Kamis (22/1), menuntut tanggung jawab negara atas krisis air bersih yang telah mereka alami selama lebih dari satu tahun. Jum’at (23/01/2026)
‎
‎Aksi yang berlangsung sejak pagi hari itu menjadi simbol kemarahan publik terhadap kegagalan pemerintah daerah, DPRD, dan BP Batam dalam menjamin hak dasar masyarakat. Ironisnya, di kota industri yang disebut-sebut sebagai etalase investasi nasional, warganya justru hidup tanpa air bersih.
‎
‎Dalam aksi di DPRD Batam, massa secara simbolis mematikan dan menyegel meteran air.
‎
‎Tindakan ini disebut sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan distribusi air bersih yang selama ini hanya dinikmati wilayah tertentu.
‎
‎Salah satu warga, Dayat, menyebut kinerja PT Moya melalui PT Air Batam Hilir (ABH) di bawah pengelolaan BP Batam telah gagal total.
‎
‎“Kami sudah terlalu muak dengan janji. Hari ini kantor wakil rakyat harus ikut merasakan hidup tanpa air, seperti yang kami rasakan setiap hari,” tegas Dayat.
‎Dayat menegaskan aksi ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan warga yang selama bertahun-tahun hanya disuguhi janji tanpa realisasi.
‎
‎“Kami sudah tiga kali RDP di DPRD Batam. Enam bulan lalu dijanjikan solusi. Nyatanya sampai hari ini kami tetap tidak punya air,” katanya.
‎
‎DPRD Dinilai Gagal Menjadi Wakil Rakyat
‎Dalam aksinya, warga menyampaikan tiga tuntutan tegas.
‎
‎Pertama, meminta DPRD ikut merasakan hidup tanpa air bersih sampai persoalan di Tanjung Sengkuang diselesaikan.
‎Kedua, mendesak DPRD menggunakan kewenangannya sebagai perpanjangan tangan rakyat. Ketiga, tuntutan paling keras, mundur dari jabatan jika tidak sanggup bekerja untuk rakyat.
‎
‎“Selama setahun ini kami tidak pernah merasa diwakili. Kalau tidak mampu, lebih baik mundur,” ujar Dayat.
‎
‎Koordinator aksi, Syamsudin, menilai solusi yang selama ini ditawarkan Pemko Batam dan BP Batam, seperti pengiriman air menggunakan mobil tangki, hanyalah solusi semu yang tidak menyentuh akar persoalan.
‎
‎Menurutnya, kondisi ini justru memicu konflik sosial antar warga akibat perebutan air bersih.
‎
‎“Ada warga meninggal dunia dan harus dimandikan pakai air galon. Ini memalukan. Kalau PT Moya tidak sanggup, putuskan saja kerja sama dan kembalikan ke PT ATB,” tegas Syamsudin.
‎
‎Adu Mulut di BP Batam, Warga Dipertanyakan Kredibilitasnya
‎Usai dari DPRD, massa bergerak ke Kantor BP Batam.
‎
‎Ketegangan tak terhindarkan. Warga sempat terlibat adu mulut dengan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, saat massa mempertanyakan tanggung jawab pimpinan BP Batam.
‎
‎Ketika warga menyarankan pejabat yang tidak mampu menyelesaikan persoalan agar mundur, Li Claudia menanggapi dengan nada ketus.
‎
‎“Yang bisa suruh kita mundur bukan dia,” ucapnya di hadapan massa.
‎
‎Situasi semakin memanas ketika Li Claudia justru mempertanyakan kredibilitas koordinator aksi.
‎
‎“Pak Syamsudin, kamu titipan dari mana?” ujarnya.
‎
‎Pernyataan tersebut memicu kemarahan warga yang menilai pemerintah tidak hanya gagal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga meremehkan jeritan rakyat.
‎
‎Air Bersih Prioritas, Tapi Warga Diminta Bersabar Sementara itu, Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyatakan pihaknya tidak akan mengelak dari tuntutan warga. Ia menyebut persoalan air bersih masuk dalam program prioritas pemerintah.
‎
‎“Kami tidak akan mengelak. Ini hak warga dan akan kami coba penuhi,” ujar Amsakar.
‎
‎Namun, pernyataan tersebut kembali dibarengi permintaan waktu dan kesabaran kepada warga, sesuatu yang justru dinilai kontradiktif oleh massa yang telah setahun hidup tanpa air bersih.
‎
‎“Jangan berpikir kami mengulur tanggung jawab,” kata Amsakar.
‎
‎Bagi warga Tanjung Sengkuang, pernyataan itu bukanlah hal baru.
‎Mereka menegaskan tidak lagi membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata.
‎
‎Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa krisis air bersih di Batam bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kegagalan tata kelola dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri.
‎
‎