Jakarta, JDNews.co.id – Polemik unggahan Dwi Sasetyaningtyas (DS), alumnus penerima beasiswa negara dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), berbuntut panjang. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan kekecewaannya dan mengancam sanksi tegas.
‎
‎Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Senin (23/2/2026), Purbaya menilai pernyataan DS di media sosial sebagai sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab moral seorang penerima beasiswa negara.
‎
‎Ia bahkan menegaskan kemungkinan pemblokiran akses DS di seluruh instansi pemerintahan.
‎
‎“Nanti saya blacklist dia di seluruh pemerintahan, tidak akan bisa masuk,” tegasnya.
‎
‎Tak hanya soal blacklist, Purbaya juga menyebut opsi pengembalian dana beasiswa lengkap dengan bunga.
‎
‎Menurutnya, pimpinan LPDP telah berkomunikasi dengan suami DS dan terdapat indikasi kesediaan untuk mengembalikan dana yang pernah diterima.
‎
‎Kontroversi ini bermula dari unggahan DS yang memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris anaknya.
‎
‎Dalam video tersebut, DS menyampaikan kalimat yang memicu gelombang kritik:
‎
‎“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.”
‎
‎Narasi tersebut dinilai banyak pihak sebagai pernyataan yang problematik, terlebih karena DS merupakan awardee LPDP program yang pendanaannya berasal dari anggaran negara dan pajak masyarakat.
‎
‎Publik mempertanyakan konsistensi antara penerimaan manfaat negara dengan pernyataan yang dianggap merendahkan status kewarganegaraan Indonesia.
‎
‎DS sendiri tercatat sebagai lulusan Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi magister di Delft University of Technology melalui beasiswa LPDP pada 2015–2017.
‎
‎Selama masa pengabdian 2017–2023, ia disebut aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanaman mangrove, pemberdayaan perempuan, hingga pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah timur Indonesia.
‎
‎Namun, rekam jejak tersebut kini tertutup oleh polemik yang berkembang luas di ruang publik.
‎Kasus ini menjadi ujian serius bagi LPDP dalam menjaga marwah program beasiswa negara.
‎
‎Di satu sisi, kebebasan berekspresi adalah hak individu. Namun di sisi lain, penerima dana publik dinilai memiliki tanggung jawab etis yang lebih besar terhadap negara yang membiayai pendidikannya.
‎
‎Pernyataan tegas Menteri Keuangan pun menandai bahwa pemerintah tidak ingin polemik ini berlalu tanpa konsekuensi.
‎
‎