JDNews.co.id, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sejatinya merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, implementasi di daerah justru mulai memunculkan tanda tanya serius.
Di Provinsi Kepulauan Riau, sejumlah insiden yang terjadi belakangan ini menjadi alarm keras. Sorotan publik pun mengarah kepada Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, yang dinilai memiliki tanggung jawab strategis—baik secara administratif maupun politik—dalam memastikan program berjalan sesuai standar.
Kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah memperlihatkan adanya persoalan mendasar. Di SDN 016 Sei Lekop, sebanyak 18 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kejadian serupa juga terjadi di SMPN 2 Karimun dengan 14 siswa terdampak.
Yang lebih memprihatinkan terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, di mana dari 1.121 penerima manfaat, sebanyak 158 siswa mengalami gejala serupa. Kasus ini berdampak langsung terhadap aktivitas belajar di SMPN 1 Air Nangak hingga meluas ke wilayah Desa Air Asuk.
Rangkaian peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis, melainkan indikasi adanya kelemahan dalam pengawasan, distribusi, dan standar keamanan pangan. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan siswa, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Penting untuk ditegaskan, kritik ini bukan ditujukan pada konsep program MBG itu sendiri. Sebaliknya, program ini justru dinilai sangat relevan dan layak didukung. Persoalan utamanya terletak pada kesiapan implementasi di tingkat daerah.
Dalam konteks ini, peran pemerintah provinsi menjadi krusial. Wakil Gubernur tidak cukup hanya memberikan klarifikasi normatif, tetapi dituntut mengambil langkah konkret. Mulai dari memastikan rantai distribusi makanan berjalan sesuai standar, hingga melakukan pengawasan ketat terhadap pihak ketiga yang terlibat.
Selain itu, transparansi harus menjadi prioritas. Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta langkah apa yang telah diambil untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Dimensi politik juga tidak bisa diabaikan. Sebagai kader partai pengusung pemerintah pusat, ekspektasi terhadap Nyanyang Haris Pratamura menjadi lebih tinggi. Keberhasilan program MBG di daerah akan mencerminkan keseriusan dalam menjaga kualitas kebijakan nasional.
Pandangan kritis juga datang dari kalangan akademisi muda. Reno Ramanda menilai bahwa persoalan utama bukan pada program, melainkan lemahnya pengawasan dan kesiapan teknis di lapangan. Ia juga menyoroti adanya potensi ketidaksesuaian antara data di lapangan dengan laporan resmi.
“Jika program ini benar-benar untuk rakyat, maka keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar mengejar target distribusi,” tegasnya.
Ke depan, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah daerah harus segera melakukan audit distribusi, memperketat standar keamanan pangan, serta menindak tegas pihak-pihak yang lalai.
Tanpa langkah nyata dan transparan, program yang dirancang sebagai solusi justru berpotensi menjadi sumber persoalan baru. Kritik ini bukan untuk melemahkan, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar kebijakan nasional yang baik tidak gagal di tingkat implementasi.
Pada akhirnya, tanggung jawab tidak bisa dilepaskan. Baik sebagai pejabat publik maupun representasi politik, akuntabilitas adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat.(Mr Ag)
