Batam, JDNews.co.id – Polemik dugaan komersialisasi aset pendidikan di SMKN 5 Batam kian menguat. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media justru berujung pada pemblokiran nomor WhatsApp oleh Limin, pemilik SPPG MBG yang menjalankan proyek dapur di lingkungan sekolah tersebut. Sabtu (25/4/2026)
‎
‎Dalam isu yang menyangkut kepentingan publik dan penggunaan aset negara, tindakan memutus komunikasi ini menjadi sinyal kuat tertutupnya informasi dan memperbesar kecurigaan publik.
‎
‎Di saat yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, juga belum memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan mendasar yang diajukan, termasuk terkait pernyataan Kepala SMKN 5 Batam, Henra Debeny, M.Pd.
‎
‎Sebelumnya, Henra menyatakan bahwa pembangunan tower telekomunikasi di lingkungan sekolah bukan merupakan keputusan pihaknya, melainkan kebijakan dari tingkat atas. Ia bahkan mengakui tidak memiliki ruang untuk menolak.
‎
‎“Saya ini hanya ASN, hanya bisa menjalankan perintah.”
‎
‎Pernyataan tersebut tidak hanya menjadi klarifikasi, tetapi juga membuka indikasi adanya tekanan struktural dalam pengelolaan aset pendidikan.
‎
‎Namun dari seluruh rangkaian persoalan yang muncul, satu titik kini menjadi sorotan paling tajam:
‎
‎Benarkah Tiga Tower Hanya Disewa Rp120 Juta per Tahun?
‎
‎Informasi yang beredar menyebutkan bahwa tiga tower telekomunikasi yang berdiri di lingkungan SMKN 5 Batam disewakan dengan nilai Rp120 juta per tahun.
‎
‎Jika dibagi, satu tower hanya bernilai sekitar Rp40 juta per tahun, angka ini langsung memicu pertanyaan serius.
‎
‎Di kota industri seperti Batam, dengan nilai lahan yang terus meningkat dan posisi strategis untuk infrastruktur telekomunikasi, angka tersebut dinilai jauh dari logika pasar.
‎
‎Sebagai perbandingan umum, sewa lahan untuk satu tower di berbagai wilayah dapat mencapai ratusan juta rupiah per tahun, tergantung lokasi, akses, dan nilai komersialnya.
‎
‎Jika perbandingan ini dijadikan acuan, maka terdapat potensi selisih nilai yang signifikan yang seharusnya bisa menjadi pemasukan optimal dari pemanfaatan aset negara.
‎
‎Pertanyaan yang kini tak terhindarkan:
‎
‎Apakah Rp120 juta per tahun sudah mencerminkan nilai wajar?
‎
‎Apakah penetapan harga dilakukan melalui appraisal independen?
‎
‎Siapa yang menentukan angka tersebut, dan berdasarkan apa?
‎
‎Fakta bahwa seluruh pendapatan tersebut masuk ke kas daerah tanpa memberikan manfaat langsung kepada sekolah memperkuat kritik publik.
‎
‎Tidak ada peningkatan fasilitas.
‎Tidak ada dukungan operasional.
‎
‎Bahkan tidak ada program CSR yang dirasakan.
‎
‎Padahal, objek yang dimanfaatkan adalah lingkungan pendidikan.
‎
‎Sekolah Menanggung, Tapi Tidak Mendapat?
‎
‎Kondisi ini menempatkan sekolah pada posisi yang janggal menjadi lokasi pemanfaatan aset, tetapi tidak menikmati dampak langsung.
‎
‎Lebih ironis lagi, kepala sekolah sendiri mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menolak kebijakan tersebut.
‎
‎Jika benar demikian, maka persoalan ini tidak lagi sekadar soal kerja sama.
‎
‎Ini menyentuh aspek yang lebih dalam
‎siapa yang mengendalikan kebijakan, dan siapa yang menanggung konsekuensinya.
‎
‎Di sisi lain, proyek dapur MBG yang diklaim sebagai bagian dari program Badan Gizi Nasional juga belum sepenuhnya transparan.
‎
‎Alih-alih memberikan penjelasan, pihak pelaksana justru memblokir komunikasi dengan media.
‎
‎Dalam konteks proyek yang berjalan di atas aset publik, sikap ini bukan hanya tidak etis tetapi memperkuat dugaan adanya hal yang sengaja dihindari dari sorotan.
‎
‎Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait:
‎
‎Dasar kebijakan penempatan tower di sekolah
‎
‎Mekanisme penentuan nilai sewa
‎Tidak adanya manfaat langsung bagi sekolah
‎
‎Serta pengawasan terhadap proyek MBG
‎Diamnya pemerintah di tengah polemik ini justru memperbesar ruang spekulasi.
‎
‎Kasus ini kini tidak lagi sekadar polemik lokal.
‎
‎Ia telah berkembang menjadi ujian terhadap komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset pendidikan.
‎
‎Dan jika benar tiga tower di lingkungan sekolah hanya disewakan Rp120 juta per tahun, maka pertanyaannya menjadi jauh lebih serius:
‎
‎Apakah ini sekadar kebijakan yang lemah secara perhitungan atau ada potensi nilai yang tidak pernah benar-benar dibuka ke publik?
‎