JDNews.co.id, Kendal – Sejumlah wali murid SD Negeri 02 Desa Ngabean, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, mengeluhkan kebijakan pembayaran infaq yang ditetapkan oleh pihak sekolah bersama komite. Infaq tersebut memiliki nominal tertentu dan dinilai bersifat wajib, sehingga membebani para orang tua siswa.

Pada tahun ajaran 2024, wali murid diminta membayar infaq sebesar Rp185.000 per anak. Namun pada tahun ajaran 2025, setelah terjadi pergantian pengurus komite sekolah, nominal infaq tersebut meningkat menjadi Rp300.000 per wali murid.

Pergantian pengurus komite terjadi pada awal tahun 2025, dan sejak saat itu, kebijakan penarikan infaq berubah dengan penentuan jumlah yang lebih besar dan diberlakukan secara merata kepada seluruh wali murid. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara wali murid, guru, dan pengurus komite yang baru.

“Sebelumnya Rp185 ribu, sekarang naik jadi Rp300 ribu. Katanya untuk kebutuhan sekolah, tapi tidak dijelaskan secara rinci. Dan kami merasa seperti diwajibkan karena semua orang tua didata dan ditagih,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya, Selasa (18/6/2025).

Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang menyatakan bahwa sumbangan pendidikan harus bersifat sukarela, tidak mengikat, serta tidak boleh dipaksakan. Penarikan dana dengan jumlah tertentu dan tenggat waktu jelas masuk kategori pungutan, dan hal ini dilarang keras di jenjang sekolah dasar negeri.

Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun komite SDN 02 Ngabean belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar kebijakan infaq dan transparansi penggunaannya.

Wali murid berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal turun tangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa semua praktik pembiayaan di sekolah negeri tetap berada dalam koridor hukum dan asas keadilan.