JDNews.co.id, Batam – Di rak-rak swalayan, kemasan “beras premium” tampak begitu meyakinkan—putih bersih, merek ternama, harga tak murah. Tapi siapa sangka, di balik kilau kemasan itu tersembunyi kejahatan yang menjijikkan. Di Batam, tepatnya di kawasan Sungai Jodoh, sebuah perusahaan diduga menjadi pelaku utama di balik praktik keji: pengoplosan beras yang mencederai hak paling dasar rakyat—hak atas pangan yang layak.
Ini bukan cerita tentang satu-dua orang serakah. Ini adalah jaringan. Sistem. Kejahatan terorganisir yang berjalan mulus karena dilindungi dan dibiarkan. Bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi bentuk pengkhianatan terang-terangan terhadap jutaan rakyat kecil yang tak tahu apa-apa.
Tim investigasi mengungkap bagaimana beras berkualitas rendah dicampur dengan beras medium, lalu dikemas ulang dan dijual sebagai “premium.” Praktik ini dilakukan rutin, sistematis, dan dijalankan dengan penuh perhitungan. Lalu beras itu masuk ke rumah kita. Ke piring anak-anak. Ke lambung para petani, buruh, dan warga biasa yang percaya bahwa apa yang mereka beli adalah hasil terbaik.
Nyatanya? Mereka disuguhi kepalsuan. Mereka dipaksa menelan tipu daya.
Seorang sumber dalam perusahaan, yang kami lindungi karena ancaman keselamatan, mengungkap fakta mencengangkan:
“Semua tahu. Tapi sudah biasa. Ada yang pasang badan. Ini sudah berlangsung lama.”
Pernyataan itu membuka tabir: kejahatan ini tumbuh subur karena ada perlindungan. Ada “pagar” yang justru memakan tanaman. Oknum berseragam, pejabat berdasi, dan sistem pengawasan yang seharusnya melindungi malah jadi bagian dari permainan.
Dan lebih memuakkan: institusi yang dibentuk untuk melindungi rakyat justru diam. Satgas Pangan hanya jadi nama tanpa nyawa. Dinas Perdagangan seperti kehilangan arah. Bea Cukai tak bersuara. Polda Kepri? Seolah tak ada kasus.
Diam mereka bukan karena tidak tahu. Tapi karena memilih membiarkan. Dan pembiaran adalah bentuk paling telanjang dari pengkhianatan.
Padahal jelas: tindakan ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU Pangan, hingga UU Perdagangan. Ancaman hukuman hingga lima tahun penjara dan denda miliaran rupiah bukan isapan jempol. Tapi, tanpa keberanian untuk bertindak, hukum hanya jadi aksesoris kosong.
Ini bukan semata penipuan bisnis. Ini adalah perampasan hak hidup rakyat. Sebuah kolonialisasi gaya baru—di mana bukan tanah yang dijajah, tapi perut dan kesadaran publik.
Pertanyaannya: di mana negara? Jika penegak hukum tak bertindak, jika lembaga pengawas diam, lalu kepada siapa rakyat menggantungkan harapan?
Kami dari Tim Investigasi menyampaikan tantangan terbuka: kepada Bareskrim Mabes Polri, Kementerian Perdagangan, dan seluruh pihak terkait—turun sekarang, atau biarkan rakyat menyimpulkan bahwa negara telah gagal.
Kami tidak akan berhenti. Siapa pun yang terlibat—mulai dari pemodal tamak, pejabat pengecut, hingga aparat yang bermain kotor—akan kami bongkar. Jika negara tak hadir, rakyat akan hadir sendiri. Dengan sorotan, dengan data, dengan keberanian.
Kami juga membuka kanal pelaporan rahasia. Jika Anda punya bukti, data, atau kesaksian, kami siap menjaga kerahasiaan dan keselamatan Anda.
Kini bukan saatnya diam. Karena diam berarti menyetujui. Diam berarti ikut menyuapi generasi kita dengan kepalsuan.
Saatnya rakyat bicara. Dengan marah. Dengan lantang.
Karena negeri ini milik kita—bukan milik mafia pangan.
