JDNews.co.id, Samarinda — Praktik prostitusi terselubung yang menyamar sebagai warung kopi dan kafe akhirnya terbongkar. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Timur bersama Satpol PP Kota Samarinda melakukan penertiban di sejumlah titik rawan, terutama di kawasan perbatasan Samarinda–Kutai Kartanegara.
Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Provinsi Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, mengungkapkan adanya pergeseran modus praktik prostitusi. Lokasi-lokasi yang sebelumnya dikenal sebagai eks lokalisasi seperti Loa Hui dan Solong kini bertransformasi menjadi kafe dan warung kopi, namun tetap menjalankan aktivitas prostitusi secara terselubung, bahkan melibatkan anak di bawah umur.
“Modusnya berubah. Dari luar tampak sebagai usaha UMKM, tetapi di dalamnya tetap mengemas layanan prostitusi. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Edwin di Samarinda, Selasa.
Salah satu temuan paling mencolok berada di kawasan yang dikenal sebagai Kopi Pangku di jalur poros Samarinda–Kutai Kartanegara. Sejumlah bangunan yang mengantongi izin UMKM justru beroperasi layaknya tempat hiburan malam, jauh dari peruntukan awal yang tercantum dalam dokumen perizinan.
Menurut Edwin, fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan lapangan terhadap izin usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ia menegaskan bahwa perizinan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus diiringi pengawasan faktual secara berkala.
“Kalau tidak diawasi ketat, izin hanya menjadi formalitas, sementara di lapangan terjadi penyimpangan serius,” tegasnya.
Edwin juga menekankan bahwa penertiban penyakit masyarakat bukan semata tanggung jawab Satpol PP. Dibutuhkan sinergi lintas instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyentuh akar persoalan sosial yang semakin kompleks.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga kondusivitas Kota Tepian sesuai amanat Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Ia memastikan operasi gabungan penertiban penyakit masyarakat akan dilakukan secara berkelanjutan, disertai penerapan sanksi tegas berupa Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi para pelanggar peraturan daerah.
“Penindakan tidak berhenti pada razia. Pengawasan pasca-penertiban kami perkuat dengan menempatkan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) di setiap kecamatan,” ujar Anis.
Selain itu, Satpol PP Kota Samarinda telah menyelesaikan pemetaan kajian risiko kerawanan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Pemetaan tersebut menjadi dasar strategis dalam menentukan skala prioritas penanganan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Samarinda.
Sumber = antaranews.com
