JDNews.co.id, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen pada kuartal IV-2024, menunjukkan stabilitas kinerja ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.
Ia menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap kompetitif dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,02 persen secara year-on-year masih lebih tinggi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (4,3 persen), Malaysia (4,8 persen), dan bahkan Arab Saudi (4,4 persen),” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/2/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 5,03 persen, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.138,96 triliun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp12.920,28 triliun.
Airlangga menjelaskan bahwa pencapaian ini didukung oleh inflasi yang tetap terkendali dan rasio utang yang masih di bawah 40 persen dari PDB, mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dan ruang investasi yang masih luas. Tingkat inflasi pada 2024 tercatat sebesar 1,57 persen secara year-on-year, berada di batas bawah yang aman dan turut menopang pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Pada September 2024, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 24,06 juta orang (8,57 persen), turun sebesar 1,16 juta orang dibandingkan Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang dibandingkan Maret 2023.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2025, pemerintah menyiapkan berbagai langkah strategis, termasuk menjaga stabilitas harga pangan dan meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi. Beberapa insentif yang diberikan mencakup stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran, diskon harga tiket pesawat, penyelenggaraan Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, BINA (Belanja di Indonesia Aja) Diskon 2025, diskon tarif tol, serta kebijakan stabilisasi harga pangan.
Selain itu, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 16 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar 10 kg per bulan untuk periode Januari-Februari 2025. Ada pula diskon tarif listrik bagi pelanggan dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA selama periode yang sama, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan otomotif, serta Pajak Penghasilan (PPh) DTP bagi sektor padat karya.
Sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing industri, pemerintah juga memperkenalkan skema Kredit Padat Karya. Skema ini dirancang untuk mendukung revitalisasi mesin dan meningkatkan produktivitas sektor industri padat karya, dengan plafon pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar, suku bunga rendah, serta tenor pinjaman fleksibel antara 5 hingga 8 tahun.
Di samping itu, pemerintah juga akan mengambil langkah strategis lainnya, seperti revisi regulasi untuk mempermudah iklim usaha, kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri, serta peluncuran Bullion Bank pada akhir Februari 2025 untuk memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
sumber: infopublik.id
