Washington DC, JDNews.co.id – Pemerintah Amerika Serikat memutuskan menambah kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah dengan mengerahkan ribuan personel Marinir beserta sejumlah kapal perang. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya intensitas operasi militer Washington bersama Israel yang menargetkan kepentingan Iran di kawasan tersebut.
Menurut keterangan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang dikutip dari AFP dan Al Arabiya, Sabtu (14/3/2026), pengerahan tersebut mencakup satu unit Marine Expeditionary Unit (MEU).
Satuan tempur ini dikenal sebagai pasukan reaksi cepat militer AS yang biasanya terdiri dari sekitar 5.000 personel, didukung beberapa kapal perang dan armada udara.
Para pejabat militer AS menyebutkan bahwa unit yang akan dikerahkan berasal dari kawasan Indo-Pasifik. Selain personel Marinir, pengerahan ini juga melibatkan kapal-kapal amfibi serta jet tempur guna memperkuat kemampuan operasi udara dan mobilitas tempur di wilayah konflik.
Dalam struktur operasionalnya, kelompok tempur tersebut tergabung dalam formasi Amphibious Ready Group/Marine Expeditionary Unit (ARG/MEU).
Formasi ini biasanya terdiri dari sekitar 2.500 Marinir dan 2.500 pelaut Angkatan Laut AS yang dilengkapi dengan berbagai persenjataan modern untuk menjalankan misi tempur, operasi pendaratan amfibi, hingga respon krisis.
Laporan The Wall Street Journal mengungkapkan bahwa kapal perang amfibi USS Tripoli (LHA-7) yang berbasis di Jepang bersama pasukan Marinir yang berada di dalamnya saat ini tengah bergerak menuju kawasan Timur Tengah.
Media tersebut juga menyebutkan bahwa sejumlah Marinir AS sebenarnya telah lebih dahulu ditempatkan di kawasan itu sebagai bagian dari operasi militer yang sedang berlangsung menghadapi Iran.
Permintaan tambahan pasukan itu,
menurut laporan tersebut, diajukan oleh United States Central Command (CENTCOM), komando militer AS yang mengawasi operasi di kawasan Timur Tengah. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.
Pengerahan kekuatan tempur tambahan ini dinilai sebagai sinyal meningkatnya eskalasi militer di Timur Tengah, yang berpotensi memperluas ketegangan geopolitik di kawasan tersebut apabila tidak segera mereda.


