JDNews.co.id – Indonesia, sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar, memiliki sejumlah aset strategis yang menjadi tumpuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan aset-aset besar lainnya seperti Gelora Bung Karno (GBK), yang memiliki nilai historis dan ekonomi yang sangat penting. Keberadaan aset-aset ini memegang peran vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, pengelolaan aset negara ini sering kali menjadi tantangan, terutama terkait dengan efisiensi dan akuntabilitasnya.

Baru-baru ini, muncul inisiatif untuk mengalihkan pengelolaan aset-aset strategis negara kepada sebuah badan baru yang bernama Danantara. Danantara bertujuan untuk menciptakan pengelolaan aset yang lebih profesional dan transparan. Dengan struktur yang lebih fleksibel dan mandiri, Danantara diharapkan dapat membawa pengelolaan BUMN dan aset negara lainnya menuju era baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana masa depan pengelolaan ini akan berjalan?

Salah satu sektor yang menjadi sorotan utama adalah pengelolaan Gelora Bung Karno (GBK), yang merupakan ikon olahraga dan pariwisata Indonesia. GBK tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan event olahraga internasional, tetapi juga berpotensi menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat mendatangkan pendapatan bagi negara. Pengelolaan GBK yang lebih baik di bawah kendali Danantara diharapkan dapat memperbaiki fasilitas yang ada, meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata, serta membuka peluang-peluang bisnis baru, seperti penyelenggaraan event berskala besar.

Pengelolaan BUMN juga menjadi perhatian besar, terutama dalam konteks efisiensi operasional dan pengembalian investasi. Sebagai salah satu aset terbesar negara, BUMN harus mampu berkompetisi di pasar global sambil tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Danantara diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan klasik dalam pengelolaan BUMN, seperti tata kelola yang buruk, korupsi, dan ketergantungan pada subsidi negara. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan profesional, BUMN bisa lebih fokus pada pengembangan usaha dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian negara.

Namun, perubahan dalam pengelolaan aset negara ini tentu memerlukan proses adaptasi yang panjang. Tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga perubahan budaya kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Danantara harus mampu menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Proses ini tentu tidak mudah, tetapi jika dijalankan dengan tepat, maka pengelolaan aset negara ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Masa depan pengelolaan aset negara di bawah kendali Danantara menawarkan harapan baru untuk Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan BUMN dan GBK dapat berkembang lebih optimal, mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi negara, dan menciptakan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat. Jika berhasil, Danantara bisa menjadi model baru dalam pengelolaan aset negara yang bisa diadaptasi oleh negara-negara lain yang memiliki tantangan serupa.